Kontroversi mengenai RUU TNI-Polri-Kejaksaan terus memanas di Indonesia, mencakup isu tumpang tindih yurisdiksi, perpanjangan usia pensiun anggota TNI, dan perluasan fungsi TNI di luar pertahanan. Pemerintah, bersama dengan anggota TNI, Polri, dan Kejaksaan, terlibat dalam diskusi ini, sementara aktivis dan pengamat hukum memberikan tanggapan beragam. Puncak pembahasan berlangsung pada Maret 2025 di lingkungan pemerintahan dan parlemen, mengingat RUU ini dianggap penting untuk menyelaraskan kerangka hukum antara institusi-institusi tersebut. Namun, kekhawatiran muncul bahwa perubahan ini dapat mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan dan mengancam sistem hukum yang ada.
Pada awal 2025, pemerintah mengusulkan RUU ini sebagai upaya untuk menyelaraskan kebijakan antara TNI, Polri, dan Kejaksaan. Namun, diskusi mulai memanas pada Februari 2025 ketika berbagai pihak mulai menyuarakan pro dan kontra tentang isi RUU tersebut. Puncaknya terjadi pada Maret 2025, di mana kontroversi semakin meningkat, khususnya mengenai kemungkinan TNI memegang jabatan di luar peran pertahanan, termasuk posisi menteri.
Seorang pengamat hukum, Dr. Rudi Pratama, menyatakan, “Perluasan fungsi TNI di luar pertahanan berpotensi mengganggu prinsip demokrasi dan menimbulkan kebangkitan peran ganda militer yang pernah dialami Indonesia di masa lalu.” Pernyataan ini mencerminkan kekhawatiran banyak pihak akan potensi dampak negatif dari RUU tersebut.
Sementara itu, Jenderal (Purn) Amir Hamzah, yang mendukung RUU ini, menyebutkan, “Perpanjangan usia pensiun dan perluasan peran TNI adalah langkah strategis untuk memaksimalkan potensi sumber daya manusia dan meningkatkan koordinasi antar lembaga negara.” Pandangan ini didukung oleh beberapa pihak dalam pemerintahan yang melihat RUU ini sebagai cara untuk memperkuat ketahanan nasional.
Kontroversi ini tidak hanya mempengaruhi hubungan antara institusi-institusi yang terlibat, tetapi juga berpotensi mengubah struktur ketatanegaraan dan keseimbangan kekuasaan di Indonesia. Ada kekhawatiran bahwa peran ganda militer dapat kembali mengemuka, mengingat sejarah keterlibatan militer dalam politik selama era Orde Baru.
Hingga Maret 2025, RUU ini masih dalam tahap pembahasan dan belum disahkan. Parlemen terus melakukan diskusi intensif, sementara di ranah publik, debat mengenai RUU ini berlangsung sengit. Masyarakat sipil, melalui berbagai forum, terus menyuarakan pandangan mereka, baik mendukung maupun menentang RUU ini.
Pemerintah dan pihak terkait diharapkan dapat menemukan solusi yang seimbang dan tidak mengancam prinsip-prinsip demokrasi yang telah dibangun selama ini. Diskusi mengenai RUU ini menunjukkan betapa pentingnya partisipasi publik dalam proses legislasi, untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan dapat diterima oleh semua pihak dan tidak menimbulkan dampak negatif di masa depan.
